Dompu (Suluhrakyat.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPD ARUN NTB), Suparman meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan pembelian jagung di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha. Yang dimaksud itu perusahaan-perusahaan pembelian jagung di NTB, khususnya Bima, Dompu dan Sumbawa,” kata Suparman, Ketua DPD ARUN NTB, yang disampaikan dalam keterangannya, Dompu, Minggu (6/4/2025).

Suparman menjelaskan, Jagung petani dibeli oleh perusahaan pembelian jagung kisaran Rp. 4.100-Rp. 4.400 dibawah harga HPP Rp. 5.500 ditetapkan oleh Pemerintah. “Jagung petani dibeli perusahaan dibawah HPP Rp. 5.500 dengan kisaran Rp. 4.100-4.400,” terangnya.

Suparman menambahkan, pembelian jagung dibawah HPP Rp.5.500 diduga ada permainan mafia jagung.

“Beli jagung dibawah HPP Rp. 5.500 adalah pola lama, ini pola mafia,” tandasnya.

Dalam siaran pers Bapanas pada 7 Februari 2025 dikutip dari badanpangan.go.id, Pemerintah resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung di tingkat petani sebesar Rp 5.500 per kilogram. Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nomor 18 Tahun 2025, penetapan HPP jagung ini menjadi landasan bagi Perum Bulog dalam rangka menyerap hasil panen petani jagung dalam negeri untuk memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Implementasi HPP ini juga demi menjaga stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan petani. Tentunya kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong swasembada pangan nasional. 

“Penetapan HPP jagung ini berdasarkan hasil Rakortas Menko Bidang Pangan pada awal Januari lalu. Pada saat itu ditetapkan pemberlakuan kenaikan HPP jagung ke Rp 5.500 per kilogram untuk awal Februari ini dengan mempertimbangkan musim panen jagung,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025) di Jakarta. 

“Penetapan harga ini bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan serta memastikan harga jagung tetap kompetitif bagi industri hilir. Dengan HPP sebesar Rp 5.500 per kg, kami berharap keseimbangan antara produsen dan konsumen tetap terjaga,” tambah Arief.

Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen pada triwulan pertama 2025 dapat mengalami peningkatan 1,4 juta ton atau 41,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2025 ini proyeksi produksinya dapat mencapai 1,33 juta ton, Februari 1,39 ton, dan Maret 2,08 juta ton. Totalnya menjadi 4,81 juta ton.

Sementara pada triwulan 2024 yang lalu berada di total 3,40 juta ton. Dengan Januari 2024 di angka 512 ribu ton, Februari di 838 ribu ton, dan Maret 2,05 juta ton. Adanya eskalasi signifikan produksi jagung dalam negeri tentunya disikapi komitmen pemerintah untuk menyerap guna mempertebal stok CJP yang dikelola oleh BUMN pangan 

“Hasil produksi petani jagung ini harus diserap oleh pemerintah menjadi cadangan pangan nasional melalui peran Bulog sebagai offtaker. Jadi dengan HPP ini kita semua tentunya berharap sedulur petani mendapatkan harga yang baik, pada saat yang sama Bulog mampu memperkuat stok jagung pemerintah yang nantinya digunakan untuk intervensi stabilisasi,” urai Arief. 

Adapun untuk memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), Bulog ditargetkan menyerap 1 juta ton jagung pipilan kering pada tahun 2025 atau sekitar 5,8 persen dari total proyeksi produksi jagung nasional sebesar 17,7 juta ton. Sementara untuk target penyaluran berupa SPHP jagung sebesar 250 ribu ton pada tahun 2025.