Oleh: Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI 2007-2009.
Beberapa kepingan fakta yang patut dicermati:
Kapasitas dan kapabilitas armada laut dan udara Indonesia meningkat pesat sejak 5 tahun belakangan. Dalam waktu dekat, kapal induk Garibaldi eks Italia akan dimiliki Indonesia. Lusinan pesawat tempur mutakhir susul menyusul akan tiba di Indonesia. Hal ini membuat kapasitas dan kapabilitas Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN, tidak lagi sekedar memiliki kekuatan esensial sebagaimana doktrin era SBY. Sekarang dengan diakuisisinya 2 kapal freegat eks Italia yang masih baru, apalagi nantinya dikombinasikan dengan kapal induk dan beragam drone dan pesawat tempur seperti Rafale, dan lain-lain, kekuatan tempur ini dapat berpatroli sambil mengirimkan efek gentar. Artinya, kekuatan Indonesia tampaknya akan naik kelas. Untuk apakah sebenarnya peningkatan kekuatan postur pertahanan Indonesia ini digunakan? Apakah untuk mengimbangi ancaman perang di Laut China Selatan, Laut Pasifik, Laut India atau untuk membuat Indonesia berfungsi mengamankan regional Asia Tenggara sebagai pasar yang kompetitif dan pusat ekonomi yang dikendalikan ulang oleh AS?
Namun dengan keikutsertaan aktif Indonesia pada Board of Peace, bentukan Trump di luar kesepakatan dan mandat PBB, arah dan bandul Indonesia dalam persaingan geopolitik menjadi tanda tanya. Apalagi ketika Prabowo mengungkapkan dasar pemikirannya bahwa hal itu dalam kerangka memproteksi keamanan Israel, ditambah statement yang selalu disampaikannya, yaitu solusi dua negara, tanda tanya makin deras: kemana arah bandul geopolitik Indonesia ini? Memang Indonesia bergabung dengan Brics, tetapi dibandingkan dengan Board of Peace, Brics lebih longgar dan bebas secara aliansi. Sedangkan Board of Peace, apalagi dengan mengeluarkan Rp 17 triliun sebagai member tetap, Board of Peace telah menjadi persekutuan yang terikat dan terpimpin di bawah Amerika Serikat (Trump). Dan saya kira persekutuan ini dilatari tidak sekedar proyek rekonstruksi Gaza, tapi juga disebabkan cambukan tarif yang dilakukan oleh Trump, dan orientasi untuk merombak tatanan global yang sudah lama dikeluhkan oleh Trump, mulai dari organisasi PBB, belakangan AS keluar dari WHO, kemudian keretakan di dalam NATO, dukungan AS yang solid terhadap Israel dalam menggempur Iran dan sebagainya.
Mengenai Iran versus Israel ini, saya yakin merupakan batu ujian pertarungan antara China – Rusia yang menginginkan dunia multi polar, dengan Amerika Serikat yang menghendaki dunia Unipolar. Untuk mencapai unipolar itulah, Trump menyajikan kantong aliansi yaitu Board of Peace untuk menampung negara-negara yang berada dalam lingkaran pengaruhnya. Lantas kenapa Indonesia bersedia masuk dalam kantong aliansi ini? Kepentingan apa yang hendak diraih oleh Indonesia?
Board of Peace ini tampaknya akan menegaskan bandul Indonesia berada dalam orbit kepentingan besar dan ruang konfigurasi dominasi AS. Seketika itu juga, diperkirakan China dan Rusia akan menilai Indonesia tidak dapat diandalkan sebagai sekutu yang dapat dipercaya, karena mudah goyah dan plin-plan. Sekarang, China bertaruh kelangsungan eksistensinya pada Iran yang terus dirongrong dan dikuras oleh Israel dan Amerika.
Tapi apakah Indonesia akan aman dan masa depannya menjanjikan jika beralih ke aliansi dengan AS dan Israel? Menurut hemat saya, jauh lebih menjanjikan jika Indonesia lebih dekat dengan China – Rusia, karena kedua negara ini lebih memiliki apresiasi terhadap negara-negara pasca kolonial seperti Indonesia.
Namun bukan berarti Indonesia begitu saja mulus melangsungkan aliansinya dengan AS, karena saya kira di dalam negeri Indonesia banyak juga kekuatan politik yang menghendaki Indonesia lebih memilih aliansi dengan China – Rusia atau setidaknya netral secara tegas. Kekuatan ini akan mencari dan membangun koneksinya untuk terhubung China – Rusia, dan inilah yang saya kira menjadi faktor polarisasi senyap di internal Indonesia saat ini. Ormas-ormas Islam tampaknya secara pragmatis telah menentukan pilihannya untuk mendukung aliansi dengan AS dan Israel dengan kantong Board of Peace. Tetapi apakah umatnya setuju? Belum tentu.
Mengapa Prabowo Merapat ke Trump dan Ormas-ormas Islam Ikut?
Pertama, secara logis Prabowo tentu tidak akan mengandalkan China sebagai sekutu internasionalnya, mengingat Jokowi-lah yang lebih dulu meraup dan mengelola dukungan China tersebut. Sembari menjaga hubungan dengan China, Prabowa akan melebarkan aliansinya dengan AS. Bahkan akan memprioritaskan AS sebagai sekutunya dalam rangka mengimbangi pengaruh Jokowi di Indonesia dan simpulkan pada Gibran, putra Jokowi. Ini tentu kalkulasi yang tidak mengherankan saja.
Gelagat ini sudah teraba ketika masih sebagai Menhan dan sudah terpilih sebagai Presiden, Prabowo datang meresmikan pabrik milik Nathaniel Philip Rothchild di Batam. (Sosok Nat Rothschild, Konglomerat Asal Inggris Sahabat Prabowo yang Bangun Pabrik di Batam | tempo.co https://share.google/sjB7JlseROaAHx05Z)
Nath Rothchild ini merupakan Baron Rothchild ke-5 yang sudah jelas reputasi pengaruh internasionalnya. Moyangnya adalah pendiri dan pendana negara Israel. Dia sangat mendukung Trump. Dalam satu cuitannya pada 9 Januari 2026, dia katakan: “Donald J Trump tolong kirimkan Khamenei ke Moskow.”
Nath Rothchild ini pernah berkonflik bisnis dengan keluarga Bakrie dalam bisnis konses Batubara. Sekarang, konsesi batubara milik keluarga Barkrie ini diserahkan ke NU, halmana reputasi elit-elit NU memiliki kedekatan dengan Israel.
Adapun ormas-ormas yang turut mendukung Board of Peace tersebut, agaknya karena perhitungan pragmatis saja dan hilangnya independensi dan keberanian untuk mengambil risiko politik dikucilkan. Namun bagaimana dengan massanya, belum tentu sama dengan elit-elitnya.













